MBG jangan diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar sampai kepada anak-anak Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan satu tujuan yang pada dasarnya sulit untuk ditolak: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Sebagai bagian dari generasi Z, saya melihat tujuan tersebut sebagai sebuah ikhtiar negara yang patut diapresiasi. Namun, mendukung tujuan sebuah kebijakan tidak berarti kita harus menutup mata terhadap persoalan dalam pelaksanaannya.
Di sinilah kritik terhadap MBG menjadi penting. Kita tidak boleh terjebak pada perdebatan sederhana antara mendukung atau menolak program. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah program ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat?
Sebab, kebijakan publik tidak pernah cukup dinilai dari niat baik pemerintah. Kebijakan harus diuji di lapangan. Ketika masih ditemukan persoalan terkait distribusi, kualitas makanan, ketepatan sasaran, maupun mekanisme pengaduan bagi penerima manfaat, maka evaluasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan.
Terlebih lagi, MBG menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Artinya, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Besarnya anggaran tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan sebuah program. Ukuran keberhasilan justru terletak pada seberapa tepat anggaran tersebut dikonversikan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga :Â Siswa Mengambil Nyawa Sendiri di NTT: Ketika Negara Tidak Mampu Memberikan Perlindungan untuk Anak-Anak Bangsa
Kita tentu tidak ingin MBG menjadi sekadar program besar dengan anggaran besar, tetapi memiliki persoalan besar dalam pelaksanaannya. Jangan sampai angka-angka dalam laporan terlihat berhasil, sementara di lapangan masih ada anak yang menerima makanan dengan kualitas yang tidak sesuai, distribusi yang tidak tepat, atau masyarakat yang bahkan merasa takut untuk menyampaikan keluhan.
Dalam konteks inilah, saya mengapresiasi sikap kritis Ketua DPRD Kota Malang terhadap pelaksanaan MBG. Kritik tersebut semestinya tidak dipahami sebagai upaya untuk menggagalkan program, tetapi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Saya juga mengapresiasi ruang dialog yang dibuka DPRD Kota Malang bersama mahasiswa dan masyarakat. Bagi saya, ruang semacam ini penting karena demokrasi tidak hanya berbicara tentang bagaimana pemerintah membuat kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat mengawasi dan memberikan koreksi terhadap kebijakan tersebut.
Namun, satu hal yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut. Jangan sampai aspirasi hanya berhenti di ruang pertemuan, menjadi bahan pemberitaan selama beberapa hari, kemudian kembali dilupakan. Kritik yang disampaikan masyarakat harus diterjemahkan menjadi evaluasi, perbaikan sistem, dan perubahan nyata dalam pelaksanaan program.
Baca Juga:Â SURAT UNTUK PEREMPUAN
Pemerintah juga tidak seharusnya alergi terhadap kritik. Dalam negara demokrasi, kritik bukanlah bentuk permusuhan. Kritik adalah mekanisme kontrol agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Begitu pula mahasiswa. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi kelompok yang ramai ketika turun ke jalan, tetapi juga harus mampu membaca kebijakan secara kritis, menguji dampaknya, dan menawarkan gagasan perbaikan.
Karena itu, saya berpandangan bahwa MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh tanpa harus kehilangan tujuan utamanya. Yang perlu dipastikan adalah siapa yang menjadi penerima manfaat, bagaimana standar kualitas dan keamanan makanan diterapkan, bagaimana distribusi diawasi, bagaimana anggaran digunakan secara transparan, serta bagaimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan tanpa rasa takut.
Kita tidak membutuhkan pertentangan antara pemerintah dan masyarakat. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk memperbaiki kebijakan yang belum berjalan sempurna.
Pada akhirnya, MBG jangan diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar sampai kepada anak-anak Indonesia. Jangan sampai keberhasilan hanya terlihat dalam laporan, sementara persoalan masih dirasakan oleh masyarakat.
Mendukung MBG bukan berarti membungkam kritik. Sebaliknya, mengkritik MBG juga bukan berarti menolak tujuan baiknya.
Bagi saya, justru di situlah sikap kritis generasi Z: tidak mudah menerima, tetapi juga tidak asal menolak; berani bertanya, berani mengawasi, berani mengkritik, dan yang paling penting, berani menawarkan solusi.
Sebab pada akhirnya, uang yang digunakan untuk menjalankan MBG adalah uang rakyat. Maka manfaatnya pun harus benar-benar kembali kepada rakyat.
Program boleh besar. Anggaran boleh besar. Tetapi yang paling penting, manfaatnya harus lebih besar.
Oleh: Sarinah Anjelina W.S.D
Sekretaris DPC GMNI Malang
