Mereka yang patuh pada kuasa eksternal diberi jalan, sementara mereka yang kritis dan ideologis kerap tersingkir.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) adalah organisasi perjuangan dan organisasi kader yang lahir dari semangat kebangsaan serta ideologi Marhaenisme. GMNI bukan sekadar wadah berhimpun, melainkan ruang penggemblengan kesadaran politik kerakyatan dan pengabdian ideologis kepada rakyat tertindas. Namun kini, idealisme itu kian terancam oleh pengaruh kekuasaan struktural yang merasuk ke dalam sendi-sendi internal organisasi.
Fenomena ini ditandai oleh makin dominannya kekuatan di luar organisasi yang mencoba mengarahkan GMNI sesuai kepentingan kekuasaan, dengan cara-cara yang manipulatif dan transaksional. Hal ini sangat berbahaya, karena GMNI bukan alat kekuasaan, melainkan alat perjuangan.
Sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar GMNI Bab II Pasal 5 : “GMNI bersifat independen dalam perjuangannya, bebas dari intervensi kekuasaan struktural maupun kepentingan golongan tertentu.”Intervensi ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan ideologis organisasi.
Baca Juga : Forum Blitar: Dari Haul Bung Karno Menuju Persatuan GMNI
Kepentingan struktural tersebut masuk melalui jalur formal dan informal, merusak mekanisme kaderisasi, bahkan memicu perpecahan dalam tubuh organisasi. Proses pemilihan pengurus yang seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan rekam jejak ideologi, kini bergeser menjadi ajang perebutan akses kekuasaan.
Mereka yang patuh pada kuasa eksternal diberi jalan, sementara mereka yang kritis dan ideologis kerap tersingkir. Lebih dari itu, pengaruh kekuasaan struktural menciptakan polarisasi dan degradasi nilai dalam proses kaderisasi.
Dalam ART GMNI Bab IV Pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa: “Kaderisasi dalam GMNI dilaksanakan secara berjenjang, sistematis, dan ideologis.” Namun kini, pelatihan kader hanya menjadi simbol, sementara isi dan arah kaderisasi semakin menjauh dari nilai-nilai Marhaenisme. Situasi ini memperparah hilangnya karakter kader yang mandiri, kritis, dan berjiwa rakyat.
Kita melihat adanya kemunduran dalam penguatan ideologi di kalangan kader. Banyak pengurus terjebak dalam romantisme kekuasaan, dan mulai melupakan tugas utamanya sebagai pelopor, pemikir, dan pejuang. Ini berbahaya, karena GMNI dapat kehilangan arah dan fungsi jika dikuasai oleh orientasi pragmatis, bukan ideologis.
AD (Anggaran Dasar) GMNI Bab III Pasal 6 menyatakan bahwa tujuan GMNI adalah “terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila.” Namun bagaimana tujuan besar itu bisa dicapai jika nilai-nilainya sendiri dicederai dari dalam?
Konsekuensi dari semua ini adalah merosotnya kepercayaan kader terhadap organisasi. GMNI yang seharusnya menjadi rumah penggemblengan intelektual dan moral, justru berubah menjadi ladang konflik, intrik, dan perebutan kekuasaan. Jika ini terus dibiarkan, maka kehancuran organisasi bukan lagi soal kemungkinan, melainkan hanya soal waktu.
Sudah saatnya seluruh elemen organisasi, dari pusat hingga komisariat, melakukan refleksi mendalam. Independensi organisasi harus dijaga bukan sekadar dalam ucapan, tetapi melalui tindakan nyata. Segala bentuk kompromi terhadap kekuasaan eksternal harus ditolak. GMNI harus kembali pada jalur ideologis dan kaderisasinya, serta menempatkan kesetiaan pada rakyat sebagai kompas utama gerakan.
Baca Juga : Tolak Dualisme : GMNI Malang Desak Percepatan Kongres Persatuan GMNI
Pemulihan GMNI tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi oleh kolektivitas kader yang sadar dan berani bersikap. Setiap kader hari ini harus mengambil peran dalam melawan infiltrasi kepentingan struktural. GMNI bukan tempat bagi mereka yang mencari panggung, tetapi bagi mereka yang ingin menciptakan perubahan. Bila kita diam, maka kita adalah bagian dari pengkhianatan terhadap sejarah dan amanat ideologi organisasi ini.
Catatan Kritis
Kepentingan struktural yang membonceng organisasi mahasiswa seperti GMNI bukan hanya menghambat proses ideologisasi, tetapi juga mengancam eksistensi organisasi dalam jangka panjang. Bila GMNI terus membiarkan kekuatan eksternal memegang kendali arah geraknya, maka organisasi ini akan kehilangan watak perlawanan dan menjadi alat dari kekuasaan yang justru dahulu ingin dilawan. Kini, tugas kita adalah merebut kembali GMNI sebagai alat perjuangan, bukan sekadar sebagai simbol politik. Jika GMNI ingin tetap hidup dalam denyut rakyat, maka perjuangannya harus bersih dari segala bentuk intervensi yang mengaburkan arah.
Penulis: Ketua Bidang Kaderisasi DPC GMNI Malang, Bung Okey
