Hardiknas setiap 2 Mei tidak sekadar menjadi momen seremonial tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai refleksi mendalam terhadap arah dan wajah pendidikan nasional kita hari ini.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei tidak sekadar menjadi momen seremonial tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai refleksi mendalam terhadap arah dan wajah pendidikan nasional kita hari ini.
Dalam semangat inilah, DPC GMNI Malang menyelenggarakan seminar pendidikan bertajuk “Membangun Pendidikan Masa Depan: Transformasi, Inklusifitas, dan Digitalisasi”
Seminar ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang berdaulat dan berkepribadian.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain : Zulham Akhmad Mubarak DPRD Kab. Malang, Dr. Agung Suprojo, S. Kom., MAP. Dekan FISIP Unitri, Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Ak., DPRD Kab. Malang, dan Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Pd Direktur Pascasarjana UM, yang turut memperkuat gagasan tentang peran strategis pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman.
Baca Juga :Refleksi Kolaborasi Tripusat Pendidikan Untuk Menanggulangi Merosotnya Nilai Integritas
Sebagaimana amanat Bung Karno, pendidikan adalah alat revolusioner dalam membentuk manusia merdeka, nasionalis, dan berintegritas.
Namun, dalam realitasnya, dunia pendidikan kita masih bergulat dengan ketimpangan, digitalisasi yang timpang, dan rendahnya kepemimpinan pendidikan yang visioner.
Oleh karena itu, seminar ini tidak hanya menyoal pendidikan sebagai ruang belajar, tetapi juga medan perjuangan ideologis dan kultural untuk masa depan Indonesia.
Prof. Adi membuka sesi dengan penekanan bahwa pendidikan adalah jantung peradaban dan jalan utama menuju kemajuan bangsa.
Menurutnya, pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, pemaknaan kebangsaan, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila.
Di tengah arus globalisasi dan era digital yang makin deras, pendidikan nasional harus mampu menjaga jati diri bangsa.
“Transformasi pendidikan harus tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan ideologi nasional. Kita tidak boleh terjebak dalam euforia teknologi tanpa memikirkan arah pendidikan itu sendiri,” tegasnya.
Prof. Adi juga menyoroti pentingnya penyesuaian kurikulum dengan tantangan zaman, namun tetap menjaga fondasi ideologis yang kokoh sebagaimana telah ditegaskan oleh Bung Karno bahwa pendidikan harus melahirkan manusia yang berpikir besar, berhati nurani, dan cinta tanah air.
Dalam konteks lokal, Zulham menyampaikan fakta mencengangkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Malang masih menghadapi angka 19.000 anak tidak sekolah (ATS).
Ini mencerminkan adanya persoalan serius dalam pemerataan pendidikan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat hingga minimnya fasilitas dan tenaga pendidik di pelosok.
“Kita menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, tapi harus menjadi tanggung jawab kolektif-pemerintah, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia memaparkan berbagai upaya strategis yang tengah ditempuh, seperti program bantuan sosial untuk PTK non-ASN, sekolah unggulan, serta peningkatan infrastruktur.
Baca Juga : Revolusi Industri 4.0 dan Ancaman Pemiskinan Struktural Kaum Buruh
Namun Zulham menggarisbawahi bahwa semua program itu harus dibarengi dengan perubahan paradigma: dari sekadar angka ke kualitas karakter dan daya juang pelajar.
Agung Suprojo menyoroti pentingnya kembali pada pemikiran Bung Karno, terutama soal kepemimpinan nasional yang kuat dan visioner.
Dalam tulisannya di koran Pikiran Rakyat tahun 1922, Bung Karno menekankan pentingnya pemimpin yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Pendidikan, kata Agung, adalah wahana strategis untuk membentuk tipe pemimpin seperti itu.
“Kalau kita ingin Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud, maka kepemimpinan nasional harus dilahirkan dari ruang-ruang kelas yang berkarakter, bukan hanya yang cerdas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahaya sistem pendidikan yang diskriminatif-menggolongkan siswa hanya berdasarkan capaian akademik, layaknya “sekolah rakyat” dan “sekolah garuda”. Agung menekankan bahwa pendidikan harus adil dan menjangkau seluruh elemen bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945.
Tantri memberikan perspektif lebih tajam terhadap tantangan pendidikan digital saat ini.
Ia menggarisbawahi bahwa digitalisasi pembelajaran adalah keniscayaan, namun kesenjangan teknologi masih menjadi batu sandungan utama.
Akses internet yang timpang, kurangnya pelatihan guru, dan apatisme digital menjadi tantangan nyata di lapangan.
“Transformasi digital tidak boleh menciptakan ‘kelas baru’ dalam pendidikan. Kita tidak ingin ada pelajar yang tertinggal karena faktor geografis atau ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ancaman budaya digital yang mencemari karakter pelajar, seperti cyberbullying, plagiarisme, hingga konsumsi informasi hoaks.
Maka, menurutnya, integrasi teknologi dalam pendidikan harus diimbangi dengan pendidikan karakter yang kuat dan kurikulum yang adaptif.
Lebih jauh, Tantri mengusulkan adanya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk membangun ekosistem pendidikan digital yang berkelanjutan dan adil.
“Ini saatnya kita mewujudkan pendidikan yang tidak hanya pintar, tapi juga sadar, peduli, dan berkarakter,” pungkasnya.
Jalan Panjang Pendidikan sebagai Revolusi Mental
Baca Juga : Indonesia Butuh Revolusi Sejati
Seminar yang digelar DPC GMNI Malang ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga panggilan ideologis untuk semua elemen bangsa agar melihat pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan penjinakan.
Pendidikan harus kembali menjadi jalan revolusi mental, sebagaimana digariskan Bung Karno dalam setiap pidatonya.
Menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045, bangsa ini memerlukan generasi yang tidak hanya kompeten dalam teknologi, tetapi juga kuat dalam ideologi dan nilai kebangsaan.
Maka dari itu, transformasi pendidikan tidak boleh semata-mata bersifat teknokratis. Ia harus memuat roh kebangsaan, keberpihakan pada rakyat marhaen, dan keberanian untuk mencipta jalan baru demi masa depan yang lebih adil dan berdaulat.
Satu Komentar