Indonesia Butuh Revolusi Sejati

Republik Indonesia sudah berdiri sejak proklamasi 1945 dan diakui secara internasional pasca konferensi Den Haag 1949. Menuju 80 tahun berdirinya Republik ini, kita masih dihadapkan dengan permasalahan demi permasalahan yang seharusnya tuntas sejak dahulu. Indonesia masih berkutat pada isu-isu stagnan seperti korupsi, kesenjangan ekonomis, ketimpangan infrastruktur, kualitas SDM masyarakat, kualitas pendidikan, penegakan hukum yang buruk, kultur feodalisme yang menjadi hama bagi bangsa Indonesia di zaman modern dan banyak lagi. Bahkan di tahun 2025 ini, Indonesia justru dihadapkan dengan isu Indonesia Gelap yang sebenarnya merupakan titik didih atas permasalahan multi-dimensional yang terjadi di Indonesia.

MEMBANDINGKAN DENGAN KOREA SELATAN DAN TIONGKOK

Indonesia sudah beberapa kali dalam sejarah mengalami krisis. Jika kita berbicara Indonesia sebagai “state” maka sejak 1945 pun kita sudah mengalami masalah besar seperti Agresi Militer, Inflasi besar di tahun 1960an, Krisis moneter dan demokrasi 1998 sampai anjloknya mata uang rupiah di titik terburuknya pada tahun 2025 yang sampao menyentuh angka 16.000 yang merupakan terburuk dalam sejarah.

Jika kita melakukan perbandingan dengan negara dunia ketiga lainnya seperti Tiongkok dan Korea Selatan, kita jauh tertinggal di era ini. Padahal Indonesia dengan Tiongkok dan Korsel pun memiliki nasib yang kurang lebih sama, yaitu sama-sama pernah dijajah bangsa asing, memperoleh kemerdekaannya pasca perang dunia 2 (Tiongkok merdeka dari Jepang 1945 dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 pasca perang saudara dan Korsel terbentuk pada tahun 1945). Alasan apa lagi yang menjadi pembenaran atas bobroknya negara kita Republik Indonesia tercinta ini?

Korea Selatan pernah mengalami fase krisis dan titik termiskinnya pasca perang korea 1953 di bawah kepemimpinan Yi Seung Mann, Republik Rakyat Tiongkok di tahun 1970an masih mencoba bangkit dari krisis kelaparan pasca gerakan great leap forward dan revolusi kebudayaan yang gagal. Namun Korea Selatan dan Tiongkok pada akhirnya berhasil menjadi raksasa di Asia dengan adanya reformasi yang terarah dan visioner.

Baca Juga : Reformasi Disabotase: Ketika TNI dan Polri Ingin Berkuasa Lagi

INDONESIA TIDAK MEMILIKI MASTERPLAN JANGKA PANJANG

Ganti bos, ganti aturan peraturan. Begitulah kondisi Republik Indonesia mulai dari jaman pasca revolusi 1945 sampai era kontemporer kini. Dari demokrasi terpimpin Soekarno dengan manifesto politik sosialisme Indonesia sampai dengan era reformasi, bangsa Indonesia ini seakan masih cenderung stagnan jika dibandingkan dengan sesama negara dunia ketiga seperti Korea Selatan.

Setiap pergantian pemimpin artinya ada pergantian kebijakan, salah satunya pada sektor fundamental seperti pendidikan, hampir setiap periode pergantian menteri pendidikan, sistem pendidikan kita berganti seakan subjek pendidikan Indonesia seperti guru dan murid hanyalah alat uji coba. Itu berpengaruh pada pola dan kualitas pendidikan di Indonesia yang seharusnya bersifat revolusioner dan mempersiapkan generasi penerus bangsa dalam rangka mempersiapkan bonus demografi 2045.

Reformasi 1998 yang menggulingkan rezim orde baru yang korup dan otoriter yang diharapkan membawa perubahan ke arah lebih baik pun per-hari ini seakan kehilangan arah geraknya bahkan Indonesia berpotensi jatuh di lubang yang sama yaitu dengan terpilihnya Prabowo Subianto secara demokratis dan mendirikan rezim berbau militer ala orde baru yang artinya mengkhianati cita-cita reformasi. Indonesia adalah bangsa yang hebat dalam menghancurkan bangunan yang tidak lagi dibutuhkan, tetapi tidak bisa membangun kembali bangunan itu menjadi bangun yang lebih layak. Ini jelas merupakan kritik yang wajib dipahami oleh segenap pembaca agar kita sebagai Bangsa Indonesia mawas diri dan berpikir kemana arah gerak kita kedepannya, apakah bangsa ini akan menjadi seperti Tiongkok atau kolaps seperti Yugoslavia?

KEADILAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA

Sila ke-5 Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jika kita tafsirkan maka setiap rakyat Indonesia berhak hidup sejahtera tanpa adanya diskriminasi. Nyatanya tidak semua rakyat Indonesia sejahtera, dengan minimnya lapangan pekerjaan, minimnya upah pekerja, akses pendidikan berkualitas tidak merata sampai persyaratan bodoh dalam kualifikasi penerimaan calon pekerja. Indonesia di ambang krisis ekonomi yang mengancam keberlangsungan UMKM dan roda perputaran ekonomi. Kemiskinan struktural adalah produk dari kacaunya sistem distribusi kesejahteraan rakyat Indonesia. Diskriminasi terhadap umat minoritas semakin menebalkan isu keadilan sosial. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur sampai sumber daya manusia diperparah dengan pemerintah daerah yang korup mempertegas ketimpangan sosial.

Kondisi ini memantik gerakan #KaburAjaDulu yang digaungkan di sosial media sebagai reaksi dan akibat dari buruknya sistem di Indonesia secara struktural mulai dari ketersediaan lapangan pekerjaan, jaminan kesejahteraan yang tidak terjamin sampai ke perilaku premanisme yang mengganggu jalannya UMKM. Mencari penghidupan yang lebih layak dan menjanjikan lebih masuk akal jika meninggalkan negara ini bagi para pelakunya.

BANGSA INDONESIA ADALAH BANGSA YANG TIDAK MENGHARGAI ILMU?

Inpres no.1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya dana pada sektor primer yaitu pendidikan. Ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam menciptakan bangsa yang Intelektual. Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 pun seakan hanya utopia belaka. Komersialisasi pendidikan adalah salah satu problem teknis dalam pendidikan di Indonesia khususnya pada perguruan tinggi. Pendidikan tinggi dan berkualitas seharusnya menjadi suatu hal yang bersifat inklusif namun dalam realitanya hanya anak-anak yang beruntung dapat merasakan fasilitas pendidikan secara nyaman. Anak petani miskin dipaksa sejenius Habibie atau setidaknya dituntut ekstra agar dapat fasilitas setara anak orang kaya yang tanpa harus bersusah payah untuk mendapatkan akses fasilitas pendidikan yang mumpuni.

Baca Juga : Tolak Dualisme : GMNI Malang Desak Percepatan Kongres Persatuan GMNI

Sistem pendidikan yang korup, kualitas sarana prasarana tidak merata, tidak meratanya kualitas guru hingga mentalitas feodal yang seharusnya diberangus justru dibiarkan untuk ada. Bangsa Indonesia masih terjerat logika mistika yang irrasional, kualitas penalaran yang buruk dan tingkat literasi yang rendah adalah realita kita saat ini.

Bagaimana negara ini akan maju jika rakyatnya bodoh. Rakyat bodoh dihasilkan oleh sistem dan permasalahan struktural seperti kualitas pendidikan yang buruk, kondisi ekonomi buruk serta mentalitas kepiting menciptakan lingkaran setan yang akhirnya berdampak pada munculnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat yang bodoh.

Rakyat yang bodoh akan melahirkan sistem kepemimpinan yang bodoh pula. Ini adalah pola yang sama dengan rantai kemiskinan struktural yang dilandasi oleh keterbatasan akses pendidikan.

KRISIS MORAL BANGSA INDONESIA ALA ABAD KEGELAPAN

Eropa pernah mengalami fase abad kegelapan, Tiongkok pernah mengalami abad penghinaan. Sedangkan Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi moral secara masif. Jika Pancasila dan moral agama benar-benar dipahami oleh bangsa kita, kenapa korupsi masih saja merajalela? Bahkan di sektor kementerian agama yang seharusnya menjadi “polisi moral” bangsa Indonesia yang beragama. Ketidakadilan ekonomi dan sosial masih menjadi makanan sehari-hari, tentu ini adalah kontradiksi terhadap dasar negara dan kultur masyarakat Indonesia yang agamis dan dianggap bermoral. Apakah kita bangsa yang beradab?

Fenomena penyelewengan akidah agama, penyalahgunaan agama oleh pemuka agama untuk mengeksploitasi kelemahan spiritual orang lain untuk keuntungan kekayaan pribadi, penyalahartian doktrin agama hinga praktik-praktik yang justru semakin menjauhkan bangsa Indonesia dari esensi agama dan moralitas serta mematikan akal sehat.

KH. Ahmad Dahlan dan Tan Malaka adalah salah dua dari beberapa tokoh revolusioner yang memiliki kritik serupa terhadap pola pikir rakyat Indonesia yang bercorak mistisme dan menyesatkan akal sehat. Ibarat kata, bangsa kita masih belum tuntas menyelesaikan tugas dasarnya sejak konsep Bangsa Indonesia ini ada.

Bangsa lain sudah menciptakan peran besar untuk peradaban umat manusia, sedangkan bangsa kita masih berkutat pada urusan perut dan logika yang belum tuntas.

PENEGAKAN HUKUM DAN KORUPSI

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ada 5 yaitu hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana dan prasarana, manusia dan budaya. Hukum Indonesia tumpul dalam penegakannya karena di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri terdapat subjek hukum atau manusia yang menjalankannya. Penegakan hukum di Indonesia secara struktural masih tergolong buruk. Menimbang dari 5 indikator efektivitas hukum, penegakan hukum di Indonesia secara sistem masih tertatih-tatih karena budaya dan mentalita korup manusia yang ada di dalam sistem tersebut.

Baca Juga : Membumikan Marhaenisme di Era-modern : Suksesnya Kaderisasi GMNI Malang

MENUJU PERANG DAGANG GLOBAL

2025 adalah tahun perang geopolitik antara Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai dua raksasa ekonomi dunia. Tiongkok bertransformasi menjadi raksasa ekonomi yang menguasai seluruh sektor industri dunia mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari bahan mentah, manufaktur, produksi sampai distribusi mereka mendominasi pasar global di era ini yang memantik persaingan dengan Amerika Serikat sebagai petahana negara adidaya dunia.

Pemerintah harus tegas dalam memposisikan Indonesia dalam perang geopolitik ini, apakah Indonesia pada akhirnya hanya akan menjadi arena pertempuran perang geopolitik atau mempertegas posisi kedaulatan Indonesia dengan semangat non-blok dan mempersiapkan diri dalam menghadapi efek global dari perang dagang. Pertanyaannya, di tahun 2025 ini di tengah semakin tak terbendungnya Tiongkok dalam ekspansi pasar globalnya dan Indonesia termasuk dalam wilayah silk belt road Tiongkok serta produk Tiongkok yang lebih memenuhi kebutuhan supply demand masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau, bisakah Indonesia bertahan dengan memberikan counter yang melawan dominasi produk Tiongkok? Penulis pun meragukan ini dikarenakan tulisan ini bahkan diketik di gawai buatan Tiongkok. Itu adalah realita yang harus dihadapi oleh Rakyat Indonesia yang seolah tidak memiliki pilihan lain selain menjadi ladang konsumen produk-produk Tiongkok.

MENEMUKAN KEMBALI JALAN REVOLUSI UNTUK KEBANGKITAN BARU

Setelah membahas isu-isu multidimensional Indonesia yang sebenarnya masih jauh lebih banyak lagi jika ditulis di dalam artikel ini, Indonesia membutuhkan perubahan yang terarah dan terkonsep dengan matang. Reformasi 1998 seharusnya dibarengi dengan penyusunan arah gerak negara secara terkonsep alih-alih daripada itu justru Indonesia terjebak dalam lubang yang sama, Tiongkok merencanakan negaranya untuk 1000 tahun ke depan, Indonesia seharusnya menciptakan jalan tol yang baru menuju cita-cita bangsa yang sejati.

Jika mengutip kata George Santayana, mereka yang tidak belajar sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya, apakah kita seperti keledai yang selalu jatuh di lubang yang sama? Dalam mengkonsepkan jalan revolusi yang baru, kita perlu menyatukan simpul-simpul yang memiliki visi perubahan dan menyatukan persepsi atas dasar keinginan yang sama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar.

Dalam konsep revolusi baru, kita harus merangkul kaum revisionis untuk mengkoreksi pemikiran-pemikiran dan budaya yang sudah usang agar tidak lagi diimplementasikan, kaum reformis yang memformulasikan ulang sistem dan visi arah berjalannya negara Indonesia ini setidaknya untuk 100 tahun ke depan dan kaum revolusioner yang secara radikal mengobarkan semangat dan visi perubahan secara radikal dan taktis.

Mengutip penggalan lagu Internasionale terjemahan Ki Hajar Dewantara,

“Tinggalkan adat dan paham tua (yang usang dan tidak lagi dibutuhkan oleh jaman serta menjadi penghalang kemajuan bangsa) kita rakyat sadar-sadar (rakyat harus dibangkitkan kesadaran barunya untuk melahirkan kembali arah peradaban yang lebih maju dan revolusioner).”

Bukan semata-mata penulis ingin menghidupkan kembali Komunisme melainkan memantik semangat revolusi untuk perubahan bangsa yang lebih baik.

“Tidak peduli kucing hitam atau putih, selama ia bisa menangkap tikus maka itu kucing yang baik” kata Deng Xiaoping pemimpin Tiongkok setelah Mao Zedong wafat, namun sejauh ini Indonesia seakan kehilangan arah dalam memberlakukan sistemnya sehingga kita seakan krisis identitas dan menjadi negara serba nanggung. Dikatakan negara sosialis tapi masih bercorak kapitalis, dikatakan negara kapitalis tapi negara masih mengambil penuh dan mengintervensi kebijakan ekonomi”.

Namun alih-alih mengambil baiknya dan mengambil buruknya setiap ide yang ada, Indonesia justru mengimplementasikannya dengan buruk. Ini yang harus dirubah secara total dan mendalam.

Kaum intelektual dan simpul pergerakan harus bersatu apapun latar belakang dan cara berjuang nya untuk menyatukan persepsi dan visi Indonesia ke depan. Jangan biarkan bangsa Indonesia terpolarisasi dan jatuh ke jurang balkanisasi karena konflik horizontal.

Tulisan ini berharap menjadi pantikan bagi kawan-kawan pembaca untuk memperjuangkan Revolusi Indonesia di abad 21 ini sebagai jawaban atas permasalahan multidimensional di Indonesia.

Oleh : Aryo Bimo Soebagio

Sub Bidang Kajian, Kebijakan Publik dan Agitasi Propaganda DPC GMNI Malang